Jakarta, Intra62.com – “Pengorbanan” Gibran dan Runtuhnya Koalisi Semu: Ketika DPR Terburu-buru Menggali Kubur Wapres di Tengah Kemacetan UU Perampasan Aset. Langit politik Indonesia kembali diguncang guntur pada Kamis (12/11/2026). Gibran Rakabuming Raka, sosok yang sebelumnya dianggap sebagai “mahkota” kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Keputusan ini bukan sekadar langkah pribadi, melainkan ledakan seismik yang meretakkan fondasi Koalisi Pemerintahan. Di satu sisi, Fritz Alor Boy, Ketua Umum Pasukan Gibran Indonesia, menyerukan perlawanan terhadap Presiden Prabowo Subianto atas apa yang disebutnya sebagai “pengkhianatan politik” karena membiarkan Gibran menjadi sasaran empuk serangan partai-partai koalisi.
Di sisi lain, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mendesak pemberhentian Gibran terkait polemik kelayakan ijazah dan integritas moral.
Di tengah kekacauan ini, muncul suara kritis dari Ketua Dept Komunikasi Politik Dan Kebijakan DPP AWDI Richard E. G. A. Angkuw yang menyoroti ironi besar: Sementara DPR begitu gesit dan berdarah-darah mengejar jatuhnya seorang Wakil Presiden, mereka justru tampak lumpuh dan tak berdaya ketika harus mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
Analisis Hukum: Pengunduran Diri vs. Pemakzulan (Impeachment)
Secara yuridis, pengunduran diri Gibran adalah jalan keluar paling “bersih” untuk menghindari proses pemakzulan (impeachment) yang panjang, rumit, dan berpotensi merusak stabilitas negara.
Pasal 8 UUD 1945: Jika Wakil Presiden berhalangan tetap, Presiden mengusulkan penggantinya ke MPR. Dengan mundur sukarela, Gibran menghindari vonis “pelanggaran hukum” atau “tindakan tercela” yang bisa menghantui masa depannya.
Doktrin Political Responsibility: Dalam sistem presidensial murni seperti Indonesia, Wapres bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Parlemen. Namun, tekanan politik dari DPR melalui HMP menciptakan force majeure politik yang membuat posisi Gibran tidak lagi tenable (dapat dipertahankan).
Namun, pertanyaan hukum yang tersisa adalah: Apakah tekanan politik berupa serangan isu ijazah oleh partai koalisi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk menjatuhkan mitra koalisi? Fritz Alor Boy menyebut ini sebagai “serangan terstruktur”, yang jika dibuktikan, bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
Dinamika Politik: Koalisi yang Makan Ekornya Sendiri
Pengunduran diri Gibran adalah bukti nyata bahwa Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah koalisi semu.
Partai-partai seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan lainnya yang sebelumnya bersorak-sorai mengusung Gibran, kini berlomba-lomba menunjukkan “kesalehan politik” dengan menuntut pertanggungjawaban Gibran.
Ini adalah taktik klasik politik transaksional: Gibran digunakan sebagai alat pemenangan, lalu dibuang ketika menjadi beban elektoral atau sumber konflik internal.
Prabowo Subianto, sebagai Presiden, berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia harus melindungi wakilnya; di sisi lain, ia tidak bisa melawan arus mayoritas parlemen yang merupakan basis kekuasaannya sendiri. Hasilnya? Gibran dikorbankan demi menjaga kestabilan kursi Presiden.
Opini Richard E. G. A. Angkuw: Ironi Prioritas DPR RI
Dalam keterangannya, Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw menyoroti kontras yang mencolok antara kecepatan DPR menangani kasus Gibran dengan kelambanan mereka dalam mengesahkan UU Perampasan Aset Koruptor.
“DPR RI menunjukkan energi yang luar biasa besar, hampir histeris, dalam menggiring opini publik untuk menjatuhkan Wakil Presiden melalui mekanisme HMP. Mereka bergerak cepat, massif, dan terkoordinasi. Namun, ketika berbicara tentang UU Perampasan Aset Koruptor—yang merupakan tuntutan utama rakyat untuk memberantas korupsi struktural—DPR tiba-tiba mengalami ‘kelumpuhan strategis’. Mereka berlarut-larut dalam debat teknis yang tidak substansial, seolah-olah takut menyentuh harta para elit,” ujar Ricky.
Menurut Richard, fenomena ini mengindikasikan dua hal:
Politik Pencitraan: Menjatuhkan figur populer seperti Gibran lebih mudah menjual berita dan menarik perhatian publik daripada menyelesaikan masalah korupsi yang kompleks dan berisiko tinggi bagi anggota DPR sendiri.
Perlindungan Elit: Keterlambatan pengesahan UU Perampasan Aset bukan karena ketidakmampuan teknis, melainkan karena ketidakmauan politik. Banyak anggota DPR dan elite partai memiliki kepentingan untuk menjaga aset-aset hasil korupsi agar tidak mudah disita negara.
Kesimpulan: Siapa yang Menang, Siapa yang Kalah?
Gibran Rakabuming Raka: Kalah secara politik, namun mungkin selamat secara hukum dan reputasi jangka panjang karena memilih mundur daripada dimakzulkan.
Prabowo Subianto: Menang secara stabilitas jangka pendek, namun kalah secara moral karena dianggap tidak mampu melindungi mitra pilihannya dari serangan koalisi sendiri.
Rakyat Indonesia: Pemenang terbesar? Tidak. Rakyat kehilangan momentum reformasi. Energi politik yang seharusnya difokuskan pada pemberantasan korupsi (melalui UU Perampasan Aset) justru habis terkuras untuk drama istana yang sebenarnya bisa dihindari dengan integritas sejak awal.
Seperti kata Richard : “Jika DPR begitu berani menjatuhkan Wapres, mengapa mereka begitu pengecut menghadapi koruptor? Ini bukan soal hukum, ini soal keberanian politik yang sedang sakit.”
Kini, Indonesia memasuki babak baru tanpa Wapres. Pertanyaannya bukan lagi siapa pengganti Gibran, tetapi kapan DPR akan berhenti bersandiwara dan mulai bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat?
Baca Juga : MPR Tetapkan Pelantikan Pengganti Presiden Gibran Pada 2 Desember
oleh : Ketua Dept Komunikasi Politik Dan Kebijakan DPP AWDI Richard E. G. A. Angkuw, S.H, M.H
( Red )