Jakarta, Intra62.com – Asphija menganggap rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang larangan merokok di tempat hiburan malam tidak relevan.
Menurut Ketua Umum Asphija Kukuh Prabowo, pengunjung hiburan malam harus berusia 21 tahun ke atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang konsumsi produk tembakau.
Kukuh menyatakan di Jakarta, Selasa, bahwa bahkan akses masuknya juga harus dibayar. Jadi, orang-orang yang masuk memang adalah orang dewasa yang mengonsumsi produk untuk usia dewasa.
Selain itu, dia berpendapat bahwa pihak legislatif sangat memaksakan pelaksanaan Raperda KTR, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil yang berdampak pada bisnis hiburan malam.
Oleh karena itu, dia menyampaikan aspirasi Asphija kepada DPRD DKI Jakarta untuk memastikan bahwa tidak akan ada peraturan yang membahayakan industri hiburan dan karyawannya, mengingat bahwa industri ini merupakan salah satu kontributor terbesar dari PAD.
Kukuh mengatakan bahwa dia berharap bahwa Raperda KTR tidak akan memberlakukan larangan yang akan menimbulkan kerugian baik bagi pemerintah maupun bisnis swasta.
Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta juga menyatakan keprihatinan yang sama seperti Asphija.
Raperda KTR yang disahkan akan berdampak pada sekitar 50% bisnis hotel di Jakarta, menurut survei internal.
Arini Yulianti, anggota BPD PHRI, berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi pendapatan daerah dan mengurangi kunjungan ke hotel dan restoran.
Lebih dari 600 ribu pekerjaan dan 13% PAD Jakarta berasal dari industri hotel dan restoran. Arini mengatakan bahwa jika merokok dilarang sepenuhnya, hal itu akan memiliki efek yang luas dan dapat mengganggu ekonomi daerah.
Data PHRI DKI Jakarta pada April 2025 menunjukkan bahwa 96,7% hotel mengalami penurunan tingkat hunian.
Akibatnya, bisnis dipaksa untuk mengurangi tenaga kerja.
Harini juga berharap aturan larangan merokok akan mengurangi permintaan bisnis restoran dan hotel.
Baca Juga : Jokowi dan PDIP Bersautan Tentang Larangan Retreat Kepala Daerah
(Red).