Jakarta, Intra62.com – Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan selesai pada Oktober 2026.
Menurut Dasco di komplek parlemen di Jakarta, Kamis, masih ada perbedaan pendapat antara federasi buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Akibatnya, dia berpendapat bahwa DPR RI akan melakukan mediasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan buruh terkait RUU tersebut dan akan dimediasi dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintahan.
Ia menyatakan bahwa hanya sedikit lagi masalah yang belum diselesaikan antara pekerja dan pengusaha.
Dengan demikian, ia berharap RUU itu dapat diselesaikan segera. “Kita harapkan Oktober, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi dapat kita selesaikan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) meminta DPR RI untuk memberikan tanggapan langsung terhadap usulan buruh untuk dimasukkan ke dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan atau merencanakan demonstrasi besar-besaran.
Andi Gani, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang mewakili KBPBI, menyatakan bahwa kelompok buruh tidak puas dengan draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diterimanya dari DPR RI.
Dengan demikian, ia memberi tenggat waktu kepada DPR hingga 22 September untuk menghasilkan draf yang memenuhi harapan.
Kami berharap pemerintah dan DPR segera memberikan tanggapan. Setelah rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (16/9) Andi menyatakan bahwa risiko mengerahkan massa besar ke Jakarta cukup besar.
Ada beberapa poin dalam draf RUU yang tidak sesuai dengan tuntutan buruh, termasuk pengupahan, ketentuan kontrak, pekerja platform, dan sistem alih daya.
Buruh mengatakan kepada DPR bahwa mereka ingin undang-undang yang dibuat adil dan bermartabat bagi kaum buruh di Indonesia.
Baca Juga : Presiden Prabowo Menekankan Komitmen Untuk Pendidikan Gratis Di Semua Institusi Pendidikan Negeri
( Red )