Jakarta, Intra62.com – Pemerintah menyadari penerimaan perpajakan memiliki kontribusi yang signifikan dalam penghasilan negara. Ditengah proses pembaruan ekonomi, usaha pendapatanya masih menjumpai tantangan sehingga dibutuhkan inovasi dan terobosan kebijakan agar penerimaanya bisa tetap meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pentingnya mendukung optimalisasi penghasilan negara, dengan mendukung untuk target perpajakan dapat kesampaian dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan. Optimalisasi penghasilan negara dilakukan lewat terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat dan dunia usaha.
Baca Juga:Sri Mulyani: Masih Ada Harapan Untuk Ekonomi Global
“Beberapa terobosan kebijakan penghasilan negara yang akan dijalankan ditahun 2023. Yakni meneruskan penguatan reformasi, baik secara administrasi, ataupun regulasi,” ujar Sri Mulyani.
Dari sisi administrasi, perbaikan ditujukan untuk mendukung peningkatan pengamatan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan prediksi risiko. Menkeu mengatakan penguatan administrasi ditempuh lewat lima pilar utama, dimulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi liputan.
“Penguatan dari sisi regulasi dicapai melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Secara efisien dan efektif, termasuk mempercepat penciptaan berbagai peraturan turunannya. Substansi Undang-Undang HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang berkeadilan dan memihak kepada masyarakat yang lemah dan UMKM,” terangnya.
Sri Mulyani menjelaskan, berbagai terobosan dalam APBN 2023 di antaranya yakni melanjutkan usaha perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah juga berencana untuk menyegerakan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.
Menyediakan insentif pajak
Selanjutnya, pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur guna mendukung pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Yang terpenting juga yaitu melangsungkan percepatan implementasi core tax system dan kenaikan kegiatan digital forensic supaya mensupport penegakan hukum pajak.
“Searah dengan terobosan kebijakan pajak, beberapa inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan terus diusahakan. Seperti melalui penyempurnaan regulasi, dengan perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara, kenaikan nilai tambah ekonomis, kekuatan tata kelola. Kenaikan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN paling utama BUMN yang menerima PMN,” ucapnya.
Walaupun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun mendatang, namun Menteri Keuangan menegaskan. Pemerintah optimis beberapa inovasi dan terobosan ini akan berakibat positif pada peningkatan penghasilan negara di 2023 sekaligus mendorong peningkatan tax ratio dan usaha konsolidasi fiskal.
“Agar terobosan berjalan dengan sempurna, Pemerintah mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat-pejabat publik dan para pimpinan pemerintah daerah. Guna memperlihatkan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat untuk ketaatan terkait pembayaran pajak,” pungkasnya.
(red/intra62)