• Mon. Nov 16th, 2026

OPINI HUKUM: Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Diduga Korban Pinjaman Online Ilegal: Jerat Tegas di Bawah Bayang-Bayang KUHP Baru

ByLia Uyee

Nov 16, 2026

Jakarta, Intra62.com – Di era digitalisasi keuangan yang masif, fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal telah bermetamorfosis dari sekadar masalah ekonomi menjadi krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Kota Sukabumi dan sekitarnya, LBH Barisan Pejuang Demokrasi (BAPEKSI) mencatat lonjakan signifikan pengaduan dari masyarakat yang tidak hanya terjerat utang bunga tinggi, tetapi lebih parah lagi: menjadi korban pencurian identitas digital. Mereka tiba-tiba memiliki utang fiktif karena data pribadinya disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk keuntungan sepihak.

Pria yang akrab disapa Bung Yos dengan paras flamboyan serta tutur kata tegas menyampaikan bahwa dalam situasi yang mencekam ini, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bukan lagi sekadar pendampingan administratif, melainkan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi warga negara kecil yang terjepit antara teror debt collector ilegal dan kebuntuan birokrasi. Namun, perjuangan ini kini memiliki landasan hukum yang jauh lebih kuat dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru atau UU No. 1 Tahun 2023, yang mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2026 ini.

Modus Kejahatan: Pencurian Identitas sebagai Pintu Masuk Penipuan

Secara tegas, Bung Yos sampaikan, kasus yang paling sering kami tangani di LBH BAPEKSI melibatkan modus identity theft. Pelaku—baik sindikat terorganisir maupun oknum dalam aplikasi pinjol bodong—mengambil alih data KTP, Kartu Keluarga, dan foto selfie korban tanpa persetujuan. Data ini kemudian digunakan untuk mendaftar pinjaman. Uang cair ke rekening pelaku, namun tagihan, bunga berlipat, dan teror psikologis jatuh kepada korban yang sama sekali tidak merasa meminjam.

Ini bukan sengketa perdata. Ini adalah tindak pidana penipuan berselubung teknologi. Selama ini, korban sering kali dianggap “lengah” atau dipersulit pembuktiannya. Namun, dengan perspektif hukum baru, posisi korban semakin dilindungi dan pelaku semakin terancam.

Ancaman Pidana Berat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Masyarakat perlu mengetahui bahwa menggunakan identitas orang lain tanpa izin untuk memperoleh keuntungan finansial kini dijerat dengan pasal-pasal yang lebih spesifik dan ancaman hukuman yang lebih berat dalam KUHP Baru. Berikut adalah dasar hukum yang dapat kami gunakan untuk menjerat pelaku:

Tindak Pidana Penipuan (Pasal 492 KUHP Baru):

Dalam KUHP Baru, unsur penipuan diperluas cakupannya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV (setara ratusan juta rupiah).

Dalam konteks pinjol ilegal: “Nama palsu” di sini mencakup penggunaan identitas korban yang dicuri. Pelaku seolah-olah adalah korban saat melakukan transaksi pinjaman, padahal itu adalah tipu muslihat murni.

Pemalsuan Surat/Dokumen Elektronik (Pasal 553 & Pasal 554 KUHP Baru):

Proses pendaftaran pinjol melibatkan pembuatan dokumen elektronik atau pernyataan digital. Jika pelaku memalsukan data atau memanipulasi sistem verifikasi dengan menggunakan identitas korban, mereka dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat. Ancaman pidananya mencapai 6 (enam) tahun penjara jika dilakukan untuk tujuan tertentu yang merugikan orang lain.

Pelanggaran Privasi dan Data Pribadi (Pasal 478 KUHP Baru & UU PDP):

KUHP Baru juga mempertegas perlindungan terhadap rahasia pribadi. Mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi orang lain tanpa hak untuk tujuan kejahatan (seperti mengambil pinjaman) adalah tindak pidana tersendiri. Ini memperkuat posisi korban untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil.

Peran Strategis LBH BAPEKSI: Dari Korban Menjadi Penggugat

Menghadapi kompleksitas ini, LBH BAPEKSI Kota Sukabumi menjalankan tiga fungsi utama:

Validasi Bukti Digital: Kami membantu korban mengamankan bukti-bukti digital (log IP, chat ancaman, mutasi rekening kosong) yang sering kali diabaikan oleh aparat jika tidak didampingi ahli.

Pendampingan Pelaporan Pidana: Kami mendampingi korban melapor ke Polresta Sukabumi atau Polda Jabar dengan draft laporan yang sudah merujuk pada pasal-pasal KUHP Baru. Ini memastikan penyidik tidak salah kualifikasi kasus sebagai sekadar “sengketa utang”.

Advokasi Pemulihan Nama Baik: Kami berkoordinasi dengan OJK dan lembaga informasi kredit (SLIK) untuk membersihkan catatan kredit buruk korban yang timbul akibat penipuan identitas, dengan menyertakan bukti proses hukum yang sedang berjalan.

Kesimpulan

Jangan biarkan rasa takut dan malu membungkam hak-hak Anda. Penggunaan identitas Anda tanpa izin untuk kepentingan pinjaman online adalah kejahatan serius yang kini memiliki jerat pidana jelas dalam KUHP Baru. LBH Barisan Pejuang Demokrasi (BAPEKSI) Kota Sukabumi siap berdiri di samping Anda. Kita akan pastikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga mampu menjerat predator-pinjol yang memanfaatkan celah teknologi untuk memangsa rakyat kecil.

Keadilan bukan hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan. Mari laporkan, lawan, dan menangkan.

Oleh: Yoseph Luturyali, S.H.
Plt. Ketua LBH Barisan Pejuang Demokrasi [LBH BAPEKSI] Kota Sukabumi

Baca Juga : OPINI HUKUM & POLITIK: Mengakhiri Era “No Viral No Justice”: Tantangan Integritas Kapolri Suyudi di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

( Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/