Jakarta, Intra62.com – Menurut analisis politik Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) di tengah riuh rendah tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebuah pertanyaan fundamental menggema di ruang publik: Siapa sebenarnya yang memegang kendali atas nasib orang nomor dua di Indonesia? Apakah Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau justru partai politik yang haus kekuasaan?
Menurut Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) dalam pernyataan tertulisnya, situasi ini bukan sekadar sengketa administrasi pendidikan, melainkan pertarungan narasi hukum vs. manuver politik. Ricky menegaskan bahwa hingga ada putusan final dari MPR melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945, Gibran secara de jure dan de facto tetaplah Wakil Presiden yang sah.
Batas Kewenangan MK: Bukan Pengadilan Ijazah
Ricky menyoroti kekeliruan fatal dalam persepsi publik yang menganggap MK berwenang menilai keaslian ijazah.
“Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, bukan auditor akademik. Dalam putusannya, MK secara tegas menyatakan bahwa dokumen ijazah yang dipermasalahkan tidak menjadi objek perkara utama dalam gugatan tersebut. MK tidak pernah memvalidasi atau invalidasi keaslian ijazah Gibran karena itu ranah administratif dan pidana, bukan konstitusional murni,” ujar Ricky.
Dengan demikian, klaim bahwa “MK sudah membersihkan nama Gibran” adalah setengah kebenaran. MK hanya menyatakan bahwa tidak ada alasan konstitusional untuk memberhentikan Gibran saat itu. Status kepresidenan/wakil kepresidenan hanya bisa dicabut melalui proses politik di MPR, bukan vonis hakim konstitusi.
Fenomena Denny Indrayana: Dari PTUN ke Markas PKS
Sorotan tajam Ricky juga tertuju pada gerakan Denny Indrayana, salah satu penggugat ijazah Gibran. Fakta bahwa Denny meninggalkan ruang sidang Pen
Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw menutup analisanya dengan peringatan keras:

“Jangan biarkan kursi Wakil Presiden menjadi ajang tawar-menawar partai. Jika Gibran terbukti memalsukan dokumen, proses hukum pidana harus jalan tanpa ampun. Tapi jika itu hanya alat politik untuk menjatuhkan lawan, maka demokrasi kita sedang diperkosa. Saat ini, Gibran adalah Wapres sah. Tugas kita bukan menebak-nebak, tapi memastikan setiap langkah hukum berjalan transparan, bukan di balik pintu tertutup markas partai.”
Nasib Gibran tidak ditentukan oleh teriakan di jalanan atau lobi di kantor partai, melainkan oleh keteguhan konstitusi dan keberanian lembaga negara untuk berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan sesaat.
( Red )
