Jakarta, Intra62.com –
Menurut Dedi Mulyadi, gubernur Jawa Barat, pesan singkat yang dia kirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Menteri PAN-RB Rini Windyantini tentang situasi ribuan tenaga honor di Disdik Jabar masih ditunggu cairan segera.
Dia menyatakan bahwa kesulitan komunikasi telah menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan upah guru dan tenaga kependidikan non-PPPK tersebut. Hal ini karena ada risiko hukum yang terkait dengan administrasi keuangan negara.
Di Bandung, Selasa, dia menyatakan, “Saya sudah WA, Bu MenPAN-RB belum jawab.”
Menurut Dedi, Pemprov Jabar tidak berani mengambil tindakan sepihak untuk membayar gaji tersebut, meskipun ada anggaran yang tersedia.
Hal ini disebabkan oleh undang-undang pusat yang melarang pembayaran tenaga honorer pasca-pengangkatan PPPK. Dengan demikian, pencairan dana tanpa keputusan menteri dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai.
Ya, tunggu saja. Saya perlu mendapatkan surat dari MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui nasibnya. Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan, “Karena nanti jika kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan.”
Dia menyatakan bahwa agenda utama pekan ini adalah pertemuan langsung dengan Menteri PAN-RB untuk mencari solusi hukum yang cepat untuk memenuhi hak para pekerja di sektor pendidikan tanpa melanggar aturan.
Untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan tetap berada pada jalur yang benar, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah harus berbicara dengan pusat untuk mencari jalan tengah.
Baca Juga : KemenPAN-RB: Peluang Karir untuk Peneliti dan Perekayasa di ASN.
Baca Juga : Peneliti: Komitmen Kolektif Mengakhiri Kekerasan Seksual di Kampus Diperlukan.
(Red).