Jakarta, Intra62.com – Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia bukan hanya angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penelitian ini menganalisis ekonomi Indonesia dari perspektif politik, menjelaskan siapa yang memiliki keuntungan, kapan dan bagaimana.
FRAME ANALISIS : EKONOMI POLITIK
Ekonomi politik adalah penelitian tentang bagaimana kuasa berinteraksi dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. “Kebijakan ekonomi ini menguntungkan siapa?” adalah pertanyaan utama.
Statistik menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam membangun Orde Baru Neoliberal, termasuk pasar bebas, ekonomi minimal pasca 1998 IMF, koperasi, ekonomi Pancasila, UMKM, keadilan sosial, Pasal 33 UUD 1945, Realitas Indonesia 2025, dan praktik neoliberal, termasuk oligarki.
Baca Juga : Dampak Program MBG Pada Dinamika Ekonomi Rumah Tangga Diteliti oleh FISIP UI.
Evolusi kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia
Dampak Politik dari Periode Rezim Kebijakan Aktor Dominan Ciri Kebijakan Efek Politik Periode 1950-1965: Sosialisme Pimpin Negara, Soekarno Nasionalisasi, anti-modal asing Inflasi 600%, krisis ekonomi Periode 1966–1998: Pembangunanisme Otoriter Negara + Konglomerat + Teknokrat Industrialisasi menggantikan impor, utang LN, KKN meningkat 7%, tetapi krisis 1998.
Tahun 1998-2004, IMF, Bank Dunia, Teknokrat Privatisasi BUMN, cabut subsidi, UU liberal Stabilisasi, tapi pengangguran meningkat *2004-2014* Demokratis-Populisme SBY, DPR, Partai BLT, PNPM, subsidi BBM besar tumbuh 5-6%, populisme fiskal, tahun 2014-2024, Infrastrukturisme Jokowi, BUMN, Investor China, Tol laut, IKN, hilirisasi nikel, UU Cipta Kerja tumbuh 5%, utang BUMN meningkat dan tahun 2024-2026, Konsolidasi & Hilirisasi Konglomerat, Orba, dan Reformasi berarti importir, dan era Jokowi berarti kontraktor BUMN dan smelter nikel.
Faktor-faktor penting dalam politik ekonomi pada tahun 2025: Aktor-aktor Kepentingan dan Instrumen Kekuasaan di Indonesia.
Presiden dan Istana, legasi, elektabilitas, stabilitas APBN, Perppu, BUMN, TNI, Polri, DPR, dan Partai, Dapil, dana konstituen, jatah proyek, hak budget, UU, hak angket oligarki dan bisnis besar. Proteksi, konsesi SDA, UU pro-bisnis, dana kampanye, lobi, media BUMN dan Badan: Danantara. Jadi superholding, mengelola aset Rp 9.000 T PMN, penugasan negara Investor Asing, seperti China dan AS. Akses SDA Koalisi terdiri dari Istana, KADIN, dan Investor. Oposisi: Buruh + NGO. Hasilnya pasar tenaga kerja fleksibel / UU Cipta Kerja, tapi UU digugat MK.
Permasalahan Strategis Kebijakan Ekonomi 2025–2026
1. Kebijakan Fiskal: Defisit vs Populisme Kebijakan: Makan Bergizi Gratis Rp 450 T, IKN, dan Pertahanan Belanja Tinggi
Politik Anggaran: Defisit APBN 2025 mungkin mencapai 2,8 persen dari PDB.
Menkeu Sri Mulyani mengawasi defisit. Tim politik mematuhi janji mereka selama kampanye.
Risiko: Jika target pajak tidak tercapai, utang meningkat, atau program dikenakan biaya politik yang tinggi..
2. Kebijakan Moneter: Independensi BI Diuji: Pengusaha meminta suku bunga turun, tetapi BI tetap menjaga suku bunga tinggi 6,25%.
Politik: Revisi UU BI 2023 menambahkan “pertumbuhan ekonomi” ke dalam tugas BI, yang dianggap dapat mengganggu independensi.
Aktor: Bank Indonesia melawan Kemenkeu dan KADIN. Tekanan politik ke BI akan meningkat jika rupiah menembus Rp 17.000/USD.
3. Kebijakan Hilirisasi SDA: Nasionalisme vs. Jebakan Utang Kebijakan: Larang ekspor bijih nikel dan wajibkan smelter; hasilnya, ekspor nikel naik dari dua miliar dolar menjadi tiga puluh miliar dolar. Politik: Nasionalis harus berterima kasih. Tapi PLTU batu bara China menghasilkan listrik untuk 90% smelter China.
Masalah: proses hilirisasi bauksit dan tembaga terhambat karena keduanya membutuhkan energi hijau. EU menggugat WTO, tetapi kalah.
Pertanyaan politik adalah, untuk siapa hilirisasi? Meskipun ada banyak lapangan kerja, tujuh puluh persen nilai tambahnya pergi ke investor asing.
4. Kebijakan BUMN dan Superholding Negara: Danantara mengelola tujuh perusahaan besar, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, Pertamina, PLN, dan MIND ID, dengan total aset sebesar Rp 9.000 triliun. Modelnya mirip dengan Temasek Singapura. Tujuan: efektif dan menjadi investor internasional.
Risiko Politik: Presiden memiliki kekuasaan ekonomi yang kuat; politisasi rawan: Danantara diminta untuk danai IKN/MBG; DPR kehilangan fungsi kontrol karena BUMN lepas dari APBN. Debat: Efisiensi versus Transparansi.
5. Kebijakan Subsidi dan Perlindungan Data Sosial: 40% orang kaya mendapatkan 80% subsidi energi pada tahun 2025, yang setara dengan Rp 189 T. Kebijakan: Debat tentang subsidi LPG dan BBM dipindahkan ke BLT. Politiknya: Menghapus subsidi adalah bunuh diri politik. Pemilu 2029 masih jauh, tetapi demonstrasi tahun 1998 membuat semuanya buruk.
Kompromi: Penggunaan data Regsosek akan secara bertahap dikurangi untuk subsidi.
6. Isu Kebijakan Digital dan Ekonomi Platform: Gojek, Shopee, dan TikTok menguasai bisnis kecil dan menengah. Pajak digital yang kecil dan data yang hilang
Kebijakan: PP 80/2019 PMSE, Hak Penulis RPP, dan Pajak Kripto
Politik: Negara ingin mengambil pajak, platform mengancam untuk menghentikan investasi. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan platform, tetapi mereka juga menghabiskan uang.
KONTRADIKSI EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA
1. Kontradiksi Pasal 33 vs. WTO: UUD mengatakan bahwa cabang produksi penting bagi negara, tetapi WTO melarang perlindungan cabang produksi. Hasilnya, BUMN diminta untuk bersaing tanpa perlindungan.
2. Kontradiksi antara desentralisasi dan efisiensi: undang-undang membuat izin tambang dan IUP tersebar. Investor menginginkan satu pintu.
3. Kontradiksi Jangka Pendek vs. Panjang: Politik elektoral 5 tahun mendorong bansos dan subsidi, tetapi pembangunan industri membutuhkan 20 tahun.
4. Kontradiksi Lapangan Kerja vs. Teknologi: Hilirisasi membutuhkan banyak modal dan robot, sedangkan politik membutuhkan banyak karya. Hasil: Smelter canggih, tetapi membutuhkan sedikit tenaga kerja.
PREDIKSI JALAN KEBIJAKAN DARI 2025 hingga 2029
Sektor Arah Kebijakan Risiko Politik “Fiskal” mengalami kenaikan rasio pajak ke 12%, tetapi jika intensifikasi pajak “Pangan” ditambahkan, Kelas Menengah mungkin marah. Target swasembada beras tidak tercapai karena impor terus meningkat, yang membuat masalah energi sensitif. Transisi hijau masih lambat, dan PLTU masih 60%. Untuk hilirisasi, diperlukan listrik murah; buruh ditolak dari pasar Eropa karena pajak karbon; upah berbasis produktivitas; outsourcing diperluas; dan antara menjadi “kas negara kedua”. Jika gagal, ada risiko moral. Grand Design: Indonesia ingin menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan strategi “Hilirisasi + Digital + Hijau”. Tantangan politik: Tiga agenda itu bertentangan satu sama lain dalam jangka pendek.
Kerangka teoretis penelitian
1. Teori Negara Pembangunanis: Negara bertanggung jawab atas pasar. Sangat tepat untuk menjelaskan era Jokowi.
2. Teori Oligarki Jeffrey Winters: sekelompok kecil pemilik modal membuat kebijakan ekonomi.
3. Teori Resource Curse: Negara kaya SDA tumbuh lambat karena rente dan konflik.
4. Teori Public Choice: Birokrat dan politisi membuat kebijakan untuk mendapatkan suara, bukan kesejahteraan.
Dikesempatan ini Ketum DPP AWDI Balham Wadja SH menyimbulkan ” Grafik bukan satu-satunya cara untuk memahami perekonomian Indonesia. Ada pemenang dan pecundang dalam setiap kebijakan APBN, suku bunga, atau larangan ekspor. Agar tidak terjebak dalam analisis teknokratis yang buta kuasa, penting untuk memahami konfigurasinya”.
Baca Juga : Pemerintah Menjaga Ekonomi Indonesia Tetap Berjalan di Tengah Dinamika Global.
(Red).