Jakarta, INTRA62.COM –
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 mencatat defisit 0,53% terhadap PDB atau senilai Rp135,7 triliun pada akhir Februari 2026, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Diproyeksikan bahwa APBN 2026 akan mengalami defisit sebesar Rp698,15 triliun, atau 2,68% dari PDB.
Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun, atau 0,53 persen dari PDB, yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026.
Ia menyatakan bahwa, meskipun pendapatan negara meningkat sebesar 12,8% tahunan/tahunan menjadi Rp358 triliun, atau 11,4% dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, APBN akan mencetak defisit per Februari 2026.
Penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp290 triliun, atau 10,8 persen dari target, berkontribusi pada kinerja yang baik ini.
Jumlah tersebut terdiri dari peningkatan 30,4 persen yoy dalam penerimaan pajak, mencapai Rp245,1 triliun (10,4 persen dari target), dan penurunan 14,7 persen yoy dalam kepabeanan dan cukai, mencapai Rp44,9 triliun (13,4 persen dari target).
“Dinamika harga komoditas dan produksi industri sangat memengaruhi ini. Namun, menurut Purbaya, berdasarkan informasi terbaru, data cukai kemarin menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 7 persen. Oleh karena itu, kami mengantisipasi pencapaian target penerimaan bea cukai ke depan, bahkan mungkin melebihi target tersebut.
Meskipun demikian, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun, atau 14,8 persen dari target, dengan tingkat kontraksi 11,4 tahun.
Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perpindahan serapan PNBP ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengambil bagian dari dividen BUMN.
Dari segi belanja, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun, atau 12,8 persen dari target, dengan peningkatan 41,9 persen per tahun.
Purbaya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mendorong anggaran belanja untuk direalisasikan lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional lebih jelas, salah satu penyebab lonjakan belanja negara.
Selain itu, mereka optimis bahwa hingga akhir tahun mendatang, ekonomi nasional masih dapat berkembang sebesar 6% per tahun.
Sejak awal tahun, belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi.
Dengan realisasi Rp346,1 triliun, atau 11,0 persen dari target, pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 63,7 persen per tahun.
Belanja kementerian/lembaga meningkat 85,5% yoy, dengan nilai realisasi sebesar Rp155,0 triliun, atau 10,3% dari target.
Belanja non-K/L, di sisi lain, terealisasi sebesar Rp191,0 triliun, atau 11,7% dari target, dengan pertumbuhan 49,4% per tahun.
Dengan realisasi Rp147,7 triliun, atau 21,3% dari target, realisasi transfer ke daerah (TKD) meningkat 8,1 persen per tahun.
Dengan kinerja tersebut, keseimbangan primer mengalami defisit Rp35,9 triliun. Ini masih di bawah ambang batas defisit Rp89,7 triliun yang diproyeksikan dalam APBN 2026.
Untuk saat ini, pembiayaan anggaran telah direalisasikan sebesar Rp164,2 triliun, atau 23,8 persen dari target.
Purbaya menambahkan, “Secara keseluruhan, kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, dan defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.”
(Red).