Jakarta, Intra62.com – Sambil menunggu pembangunan pagar pembatas sepanjang 60 hingga 70 kilometer di sepanjang batas kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kodam XXI/Radin Inten mengerahkan tentara untuk menghentikan konflik antara gajah dan penduduk di Lampung Timur (Lamtim).
Panglima Kodam XXI Raden Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menyatakan dalam keterangan yang diberikan di Bandarlampung, Senin, bahwa keterlibatan prajurit di kawasan TNWK merupakan bagian dari tugas perbantuan TNI kepada pemerintah daerah.
Dia menyatakan bahwa anggota Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Labuhan Ratu ditugaskan di lokasi untuk membantu masyarakat menghalau gajah liar dan menjaga desa penyangga TNWK aman. Dia menyatakan bahwa langkah ini sangat penting mengingat konflik manusia dan gajah di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Bahkan warga kerap mengalami kerugian sebagai akibat dari kerusakan lahan pertanian dan fasilitas umum, dan dalam beberapa kasus, konflik bahkan juga menyebabkan korban jiwa.
Sinergi lintas sektor, kata Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.
Dia menyatakan bahwa selain pembangunan infrastruktur, keterlibatan TNI diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah dan meminimalkan ancaman gajah liar ke permukiman.
Menurutnya, pembangunan pagar pembatas adalah langkah jangka panjang untuk memastikan gajah tetap berada di habitat alaminya, dan warga desa penyangga dapat melakukan aktivitas sehari-hari mereka tanpa khawatir.
Dia berharap pembangunan pagar permanen tersebut akan menyelesaikan konflik antara manusia dan gajah di Lampung Timur.
Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Lampung merencanakan tindakan terpadu, termasuk pembangunan pagar pembatas permanen sepanjang sekitar 60 hingga 70 kilometer di sepanjang batas wilayah TNWK. Menurut rencana, proyek ini akan dimulai pada tahun 2026 dan saat ini sedang dalam tahap survei.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hal-hal seperti lingkungan, keselamatan satwa, dan seberapa efektif perlindungan bagi warga dengan kehadiran langsung tentara di lapangan.
(Red).