Jakarta, Intra62.com – Selasa, 30 Desember 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengadakan rilis bersama media di Gedung Mahakam Mako Polda Kaltim untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerjanya kepada publik, sepanjang akhir tahun 2025, tujuan, evaluasi, dan masalah kamtibmas akan ditampilkan dalam kegiatan ini.
Menurut Irjen Pol. Endar Priantoro, SH, SIK, CFE, MH, Kapolda Kalimantan Timur, didampingi Wakil Kapolda dan KaBid Humas Polda Kaltim, rilis akhir tahun merupakan kesempatan penting untuk menyampaikan kinerja institusi dan memberikan bahan evaluasi kepada masyarakat.
Kapolda Kaltim menyatakan bahwa kegiatan ini akan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat, sekaligus merupakan evaluasi bersama terhadap dinamika kamtibmas di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025.
Sumber Daya Manusia Masih Kurang 35 Persen Kapolda Kaltim mengatakan bahwa jumlah personel Polda Kaltim meningkat 119 personel dari 10.819 menjadi 10.938 pada tahun 2025. Namun, jumlah tersebut masih belum ideal.
Jelasnya, Polda Kaltim masih kekurangan sekitar 5.869 personel, atau sekitar 35 persen, dibandingkan dengan DSP Polri sebanyak 16.807 personel.
Namun, situasi ini merupakan kebijakan nasional dan hampir terjadi di seluruh Indonesia.
Pelanggaran Personel Turun: Kapolda mengatakan tren pelanggaran personel secara umum menurun, terutama pelanggaran pidana, dari sisi pembinaan internal.
Kapolda menyatakan, “Pelanggaran pidana turun signifikan dari 23 kasus pada 2024 menjadi 8 kasus pada 2025. Ini menunjukkan komitmen kami dalam pengawasan dan penegakan disiplin.”
Gangguan Kamtibmas Meningkat Sedikit Sepanjang 2025, 7.198 kasus gangguan kamtibmas tercatat di Kalimantan Timur, naik sekitar 4,18% dari tahun 2024.
Kasus kecelakaan lalu lintas terus meningkat.
Kapolda menyatakan bahwa jumlah kasus lakalantas meningkat sebesar 44 persen, dari 593 kasus pada tahun 2024 menjadi 851 kasus pada tahun 2025. Korban luka ringan juga meningkat secara signifikan.
Namun, jumlah pelanggaran lalu lintas turun sekitar 7%.
Pengungkapan Narkoba Turun, Barang Bukti Naik Sepanjang 2025, Polda Kaltim dan jajaran mengungkap 1.611 kasus narkoba, penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, kualitas barang bukti terus meningkat.
Dia menyatakan, “Barang bukti sabu meningkat dari 99 kg menjadi 136 kg, dan ekstasi meningkat dari 2.819 kg menjadi 6.794 kg. Ini menunjukkan jaringan narkoba yang kami ungkap memiliki skala besar.”
Kapolda Kaltim juga mengungkap lima kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kejahatan narkoba dengan aset senilai Rp11,3 miliar.
Kapolda menegaskan bahwa penerapan TPPU menjadi kunci utama dalam memerangi jaringan narkoba dengan merampas aset hasil kejahatan.
Korupsi, TPPO, dan Judi Online: 30 kasus tindak pidana korupsi telah diungkap di wilayah hukum Polda Kaltim, dengan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp9,6 miliar.
Sementara itu, 30 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah diungkap, dengan 83% kasus berhasil diselesaikan.
Selain itu, polisi Kaltim melakukan tindakan tegas terhadap perjudian online.
“Sepanjang 2025 kami mengungkap 10 kasus judi online dan memblokir 8.249 situs perjudian,” katanya.
Kapolda Kaltim, dalam hal Inovasi dan Pelayanan Masyarakat, menekankan pentingnya pendekatan humanis dan inovasi pelayanan. Salah satu contohnya adalah optimalisasi PAMAPTA dan program kemitraan dengan komunitas, seperti penyediaan ojek online.
“Tujuan kami adalah secepat mungkin menghadirkan polisi di tengah masyarakat, mempercepat respons, dan meningkatkan rasa aman,” katanya.
Selain itu, Kepolisian Provinsi Kaltim terlibat secara aktif dalam program ketahanan pangan, peternakan industri dengan sistem pembuangan sampah ceroboh, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Akhir kata, Kapolda Kaltim mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu operasi kepolisian.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh insan pers.
Polda Kaltim berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan publik.”DEGE
(Red).