Jakarta, Intra62.com – Pemerintah diminta oleh Bambang Soesatyo, anggota DPR RI, untuk segera melakukan dua langkah strategis untuk memperkuat pertahanan siber negara.
Langkah pertama adalah meratifikasi Perjanjian PBB tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang baru saja disahkan oleh Majelis Umum PBB. Langkah kedua adalah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Di Jakarta, Kamis, Bamsoet menyatakan bahwa dua tindakan tersebut harus dilakukan untuk membuat Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh untuk menghadapi ancaman kejahatan siber lintas negara.
Dalam keterangannya, Bamsoet menyatakan, “Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional.”
Baca Juga : Pemerintah Berkomitmen Menjaga Warisan Budaya Keraton Surakarta.
Laporan Cybersecurity Ventures, yang dimiliki Bamsoet, menunjukkan bahwa kejahatan siber di seluruh dunia akan menghasilkan kerugian sebesar 10,5 triliun dolar AS pada tahun 2025.
Lebih parah lagi, kejahatan siber sekarang mencakup lebih dari peretasan atau pencurian data; mereka sekarang menyerang infrastruktur penting seperti sistem keuangan, jaringan listrik, bandara, dan rumah sakit.
Serangan siber telah berkembang menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap dapat lumpuh tanpa senjata. Karena itu, Bamsoet menyatakan bahwa keamanan siber kini merupakan masalah kedaulatan daripada masalah teknis.
Pemerintah untuk segera memperkuat pertahanan siber negara. dengan melakukan dua tindakan strategis untuk menjaga keamanan data negara dan menjaga infrastruktur strategis.
Baca Juga : DPR Akan Bahas Whoosh Dan Periksa Keputusan Pemerintah Periode Lalau.
( Red ).