Jakarta, Intra62.com – Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, pemerintah menyiapkan Rp25 miliar untuk melakukan peninjauan bangunan delapan puluh pondok pesantren yang sudah tua dan rawan rubuh.
Menko Muhaimin Iskandar menyatakan saat memimpin rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat, bahwa baru sekitar 80 (ponpes) yang sedang dalam proses audit.
Proses audit dilakukan oleh Satgas Penataan Pembangunan Pesantren.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa akan ada beberapa gelombang proses audit fisik bangunan ponpes karena jumlah ponpes yang ada di Indonesia.
Baca Juga : Kementerian Agama Tangerang Akan Melakukan Audit Kelayakan Bangunan Ponpes.
Dody Hanggodo mengatakan, “Anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, batch 1, itu sekitar Rp25 miliaran.”
Pondok pesantren yang diprioritaskan harus memenuhi syarat-syarat berikut: berusia lebih dari sepuluh tahun, memiliki lebih dari dua tingkat, dan memiliki lebih dari 1.000 santri.
Satuan Penataan Pembangunan Pesantren dibentuk dengan tujuan mengevaluasi dan memperbaiki bangunan ponpes yang mungkin runtuh.
Selain meninjau kondisi gedung pesantren secara langsung, tim ini menindaklanjuti laporan yang diterima.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah terlibat dalam Satgas Penataan Pembangunan Pesantren.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam rapat menteri pembahasan pemerintah menyiapkan anggaran ini.
Baca Juga : Anggota DPR meminta bantuan psikologis untuk korban ponpes runtuh
( Red ).