Jakarta, Intra62.com – Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, rencana penerbitan obligasi daerah saat ini sedang dibahas dan diharapkan akan diselesaikan dalam waktu dekat.
Pada saat itu, Balai Kota sudah bertemu dengan direktur yang menangani penerbitan obligasi, yang memberikan persetujuan. Pramono menyatakan bahwa mereka sedang membahas masalah ini dan berharap hal itu segera diselesaikan.
Dikenal sebagai Pram, pria itu berencana meningkatkan pendapatan dalam APBD 2026 dengan menerbitkan surat utang daerah atau obligasi.
Pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta sebesar Rp15 triliun, yang mendorong rencana obligasi.
Yustinus Prastowo, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya menjelaskan bahwa Pramono memilih obligasi sebagai solusi untuk pemangkasan DBH karena dia ingin jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki lebih banyak wewenang untuk mengelola keuangan daerah.
Prastowo mengatakan bahwa dengan menerbitkan obligasi, dapat lebih bertanggung jawab karena tidak hanya mengharapkan transfer daerah karena dia harus membayar cicilan, pokok, dan bunga, tetapi juga dengan kerja yang produktif, sehingga menghasilkan sumber pembiayaan baru.
Dia juga menegaskan bahwa dana dari obligasi akan digunakan untuk proyek infrastruktur, belanja layanan publik, dan investasi tambahan.
Baca Juga :Pramono Membahas Kerja sama Pembangunan Jakarta Dengan Menkeu Purbaya.
( Red ).