Jakarta, Intra62.com – Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia, juga dikenal sebagai BRI Insurance, Rahmat Budi Legowo (RBL), diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia, juga dikenal sebagai BRI (Persero) dari tahun 2020 hingga 2020.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama RBL selaku Dirut PT BRI Asuransi Indonesia.
Selain itu, Budi menyatakan bahwa tujuh saksi lainnya telah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa dalam penyidikan kasus tersebut.
Mereka terdiri dari HER sebagai direktur PT Global Sentra Teknologi, AS sebagai direktur PT Prima Yasa Travela, SD sebagai direktur PT CBN Nusantara, BDD sebagai direktur PT Cyberindo Aditama, KW sebagai direktur PT Datindo Infonet Prima, TKL sebagai direktur PT Elabram Systems, dan RO sebagai direktur PT Helios Informatika Nusantara.
Baca Juga : Kebersihan Dapur MBG Tidak Boleh Diabaikan.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2025, KPK mengumumkan bahwa mereka akan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC.
13 orang dilarang bepergian setelah KPK mengumumkan proyek pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun pada 30 Juni 2025.
CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI, RSK, dan SRD adalah nama-nama yang dicekal.
KPK menyatakan pada 1 Juli 2025 bahwa kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sebesar Rp700 miliar, atau 30 persen dari total nilai proyek pengadaan senilai Rp2,1 triliun.
Lima orang, antara lain mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sekaligus mantan Dirut Allo Bank Indra Utoyo (IU), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Juli 2025.
Baca Juga :Ketua BPK Menegaskan Kesiapan untuk Pemanfaatan Kecerdasan Buatan
(Red).