Jakarta, Intra62.com – Partisi Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa mereka tidak akan terlalu tergesa-gesa dalam mempertimbangkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Muhammad Kholid, Sekretaris Jenderal PKS, menyatakan bahwa hal ini memerlukan penyelidikan menyeluruh dan menyeluruh yang melibatkan partisipasi publik yang luas dan masyarakat.
Kita harus membahas masalah ini secara terbuka, jujur, dan terlibat dengan masyarakat. Ini adalah hal yang kita ingin mendorong. Di kompleks parlemen di Jakarta, Selasa, Kholid menyatakan bahwa mereka tidak terlalu terburu-buru untuk membuat keputusan di tempat ini.
Dia, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa proses pemilihan langsung itu demokratis dan konstitusional, tetapi pemilihan melalui DPRD juga dianggap demokratis secara konstitusional.
Dia menyatakan bahwa sebuah tinjauan harus dilakukan terhadap pilkada yang dilakukan secara langsung selama dua dekade sebelumnya; namun, dia menegaskan bahwa tinjauan tersebut harus objektif, logis, dan berbasis akademik.
“Kami mempertimbangkan perspektif masyarakat, akademisi, dan tokoh-tokoh ormas, sehingga diskusi prosedural itu sudah memenuhi partisipasi publik.”Katanya.
Sebelum ini, Partai Golkar mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD karena sistem pemilihan secara langsung tidak lepas dari masalah serius seperti politik uang yang banyak dan polarisasi politik yang berkepanjangan yang menyebabkan fragmentasi sosial.
Sejumlah partai politik di DPR Amerika Serikat, termasuk Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem, kemudian mendukung usulan itu. Namun, PKS belum mengambil sikap, dan PDI Perjuangan dengan tegas menolak wacana pilkada yang dipilih oleh DPRD.
Baca Juga : Gerindra memberikan standar untuk calon menteri PKS , Apa itu ?
(Red).