Jakarta, Intra62.com – Setelah penutupan pemerintahan AS, juga dikenal sebagai shutdown, yang berlangsung selama empat puluh hari, banyak negara di Eropa harus menanggung biaya operasional pangkalan militer AS di benua tersebut. Pegawai pangkalan tidak menerima kompensasi.
Sebagaimana dilaporkan RIA Novosti pada Senin (10/11), beberapa negara Eropa berharap AS akan mengganti biaya operasional tersebut di masa mendatang, menurut Associated Press.
Publikasi tersebut menyatakan bahwa di Jerman, Polandia, Lituania, dan Greenland, pemerintah lokal telah membayar untuk membantu para pegawai. Di Italia dan Portugal, di sisi lain, para pekerja tetap bekerja meskipun mereka tidak menerima kompensasi.
Sebelum ini, portal berita Axios melaporkan bahwa Partai Demokrat di Senat AS bersiap untuk mengesahkan paket rancangan undang-undang yang dapat mengakhiri kebuntuan anggaran tersebut.
Baca Juga : Menghadapi Turnamen Elite Berikutnya, Putri KW Memanfaatkan Tur Eropa.
Rencana pendanaan pemerintah federal yang diajukan di majelis tinggi Kongres telah didukung Gedung Putih, menurut Jake Sherman, pendiri portal Punchbowl.
Tahun fiskal baru AS dimulai pada 1 Oktober, tetapi Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan anggaran.
Akibatnya, beberapa lembaga pemerintahan yang keuangan mereka bergantung langsung pada persetujuan Kongres harus menghentikan operasi. Kondisi seperti ini tidak jarang terjadi di Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menekankan bahwa masa penutupan pemerintahan dapat digunakan untuk pemangkasan pembayaran dan pemutusan hubungan kerja secara massal.
Trump mengklaim bahwa sikap Partai Demokrat menyebabkan pembatalan perundingan anggaran, sementara Gedung Putih menggunakan situasi itu untuk menghapus program yang tidak disukai Partai Republik.
Baca Juga : Prabowo Bangga Layanan KRL Sebanding Dengan Transportasi Eropa
(Red).