Jakarta , Intra62.com . LBH AWDI ( Asosiasi Wartawan Demokrasi Indoensia ) menolak Revisi Keputusan DPR tentang RUU Pilkada . Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LBH Madju Dharyanto Hutapea , SH.. M. SI , Jumat ( 23/8/24 ).
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah yang terakhir dan mengikat bagi semua orang, termasuk semua lembaga tinggi negara.
Dengan mengabaikan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024, DPR benar-benar mengabaikan sikap kenegarawanan yang diharapkan dari para wakil rakyat saat membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Tidak ada dasar filosofis, yuridis, atau sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah usia calon kepala daerah, termasuk jumlah kursi parpol, melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.
Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara lembaga negara yang paling tinggi, seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR, sehingga hasil pilkada nanti akan merugikan semua orang karena bersifat kontraproduktif dan akan merusak kehidupan bernegara.
Akibatnya, kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi, dan hukum akan runtuh, bersama dengan kepercayaan masyarakat.
Ketua Umum LBH menilai janggal dan terkesan tidak serius dalam mengelola Pilkada . DPR telah gagal paham dalam memahami makna dan filosofi konstitusi dalam bernegara ,” Ujar LBH AWDI Madju Dharyanto .
Baca juga : DPR mengadakan Paripurna agenda tunggal untuk memutuskan RUU Pilkada.
Berikut pernyataan press release dari Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) AWDI :
Rakyat Dan Mahasiswa Bersatu Melawan Ketidak Adilan karena Hukum dan UUD konsitusi sudah di kangkangin oleh Penguasa hanya Untuk kepentingan Keluarganya . Semoga Rakyat dan mahasiswa bisa merebut kembali Demokrasi di Indonesia ini …Aamiin., ” tutup Ketum LBH .
( redx )