Jakarta, Intra62.com – Dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016–2020 yang dilakukan oleh oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Kejagung membenarkan untuk mencegah 5 orang ke luar negeri.
“Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak,” kata Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, di Jakarta, Kamis.
Lima orang itu adalah Ken Dwijugiasteadi (KD), BNDP, HBP, KL, dan VRH.
Anang menyatakan bahwa kelima individu tersebut masih dimintai keterangan sebagai saksi.
Sementara itu, berdasarkan permintaan Kejagung, kelima orang tersebut dilarang bepergian ke luar negeri, menurut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Penghentian ini berlangsung dari 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
Mencegah 5 orang alasan: korupsi,” menurut dokumen yang diterima oleh Ditjen Imigrasi.
Sebelumnya, Kejagung telah menyelidiki berbagai lokasi terkait dugaan korupsi pajak dari tahun 2016 hingga 2020.
Senin (17/11), Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan, “Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020.”
Ia menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan salah satu pegawai pajak di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Anang tidak menjelaskan kapan dan di mana penggeledahan dilakukan. Selain itu, ia belum mengungkapkan bagaimana kasus korupsi ini diputuskan.
Akibatnya, Anang menyatakan bahwa kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Kapuspenkum menyatakan, “Iya (naik sidik).”
Baca Juga : KPK dan Kejaksaan diminta Usut Raffi Ahmad , Diduga Gelapkan Pajak
(Red).