Jakarta, Intra62.com – Dari laporan yang dibuat oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Presiden Prabowo Subianto mengetahui bahwa dia termasuk dalam kelompok yang disadap secara ilegal. Menurut Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, hal ini berlaku.
“Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa (4/11) malam.
Yusril menjelaskan bahwa laporan tersebut dikirim ke Suyudi karena dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan beberapa menteri merupakan masalah penting bagi kepentingan nasional.
Yusril berpendapat bahwa masalah ini tidak dapat dianggap sederhana. Itu karena hingga saat ini belum diketahui alasan penyadapan terhadap presiden dan pejabat negara lainnya.
“Bayangkan seorang Presiden diinterosep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan, itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara,” kata Yusril.
Tiga anggota polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Tiga tersangka, menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin, diduga menyadap presiden, menteri, pejabat, tokoh politik, dan media sejak tahun 2025.
Asep menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan tindakan ilegal dengan menyadap nomor telepon yang dimaksudkan. Diperkirakan bahwa kegiatan itu berlangsung hingga 2026.
Sebagai pengganti Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto baru menjabat selama sebulan. Beberapa waktu lalu, dia juga melaporkan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh beberapa oknum petinggi Polri.
Suyudi adalah jenderal polisi yang telah mengalami banyak kesulitan selama berkarir di kepolisian dan di organisasi luar Polri seperti BNN. Selama karirnya, dia pernah menduduki berbagai posisi strategis.
Sebelum menjabat sebagai kepala BNN, Suyudi menjabat sebagai Kapolda Banten dari tahun 2024 hingga 2025 dan juga sebagai Wakapolda Metro Jaya dari tahun 2023 hingga 2024. Selain itu, Suyudi telah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), Kapolres Bogor Kota, Kapolres Bogor, dan Kapolres Majalengka secara berturut-turut.
Abitur Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994 itu menekankan semangat Polri Bersama Masyarakat, yang ditekankan Suyudi dalam penilaian yang sesuai di Komisi III DPR. Dia memastikan bahwa semangat itu adalah kebijakan yang berorientasi publik, bukan sekadar jargon.
Suyudi menyatakan bahwa dia adalah doktrin kepemimpinan yang menyatukan seluruh kebijakan kepada satu orientasi masyarakat. Dia adalah pengganti grand strategi, renstra, promoter, presisi, atau polmas.
Suyudi dengan tegas menegaskan bahwa dia tidak ingin setiap pergantian kapolri dianggap sebagai memulai dari nol. Suyudi berpendapat bahwa institusi harus lebih besar daripada individu yang memimpinnya. Akibatnya, dia akan mempertahankan seluruh kebijakan sistem dan program yang telah terbukti berguna dan baik.
Menurutnya, “Saya memperkuat dan institusionalisasikan, yang belum optimal akan saya sempurnakan, yang tumpang tindih akan saya sederhanakan, dan yang menyimpang dari hukum etika serta kepentingan masyarakat akan saya koreksi dengan tegas.”
Suyudi sebagai promoter berharap untuk mempertahankan semangat profesionalisme, modernisasi pelayanan publik, kemenangan cepat, dan manajemen perubahan. Dari segi presisi, dia akan terus menerapkan pendekatan prediktif, transparansi berkeadilan, digitalisasi layanan ETLE, Call Center 110, dumas, dan restorasi keadilan yang sah.
Baca Juga : Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jadi Tersangka Penyadapan Presiden
( Red )