• Fri. Nov 20th, 2026

Hasil Satgas PKH: Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare Dicabut

ByLia Uyee

Nov 20, 2026

Jakarta Intra62.com – Dua perusahaan di Provinsi Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), telah ditertibkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun seluas 42 hektar milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektar.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, yang dikeluarkan pada 19 November 2026, menetapkan pencabutan PBPH PT RAPP karena beberapa temuan menunjukkan bahwa ada pelanggaran di tempat kerja perusahaan.

Hasilnya mencakup kebakaran gambut berulang, 18.362,74 hektar perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektar.

Selain itu, masalah perlindungan wilayah penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, yang berdampak pada habitat gajah Sumatera, menjadi perhatian utama Satgas PKH.

Setelah izin tersebut dicabut, semua operasi di wilayah PBPH dihentikan dan wilayah tersebut kembali dimiliki oleh negara. Namun, tanggung jawab hukum perusahaan dan pemulihan lingkungan tetap ada.

Selain RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT GSL di Kabupaten Kuansing. PT GSL diduga menjalankan PKS nonkebun yang membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kegiatan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Dinilai bahwa tindakan ini juga mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah hutan sekitarnya.

Hasilnya, Satgas PKH mengambil alih area PKS dan kebun kelapa sawit milik PT GSL, dan merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare.

Pemerintah melakukan penertiban ini sebagai bagian dari upayanya untuk menghentikan perambahan, kebakaran gambut, dan kerusakan kawasan lindung. Mereka juga ingin mengembalikan fungsi hutan, yang mencakup menjaga wilayah penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga hadir di acara tersebut, termasuk Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, pejabat Bareskrim Polri, Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.

Untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara, Satgas PKH menyatakan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Baca Juga : Nawi Jaya Meminta Pemerintah Turun Tangan Karena Perizinan Pembangunan Data Center Belum Terintegrasi

( Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/