Jakarta, Intra62.com – Di tengah lesunya daya beli masyarakat dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, sebuah pertanyaan kritis muncul dari ruang-ruang diskusi publik: Apakah kebijakan perpajakan saat ini justru menjadi bahan bakar utama inflasi?
Menurut Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan DPP-AWDI, akumulasi beban pajak yang diterapkan pemerintah terlihat semakin tidak bijaksana dan cenderung eksploitatif terhadap lapisan menengah ke bawah. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, pajak kini terasa seperti mekanisme pemerasan legal yang memperparah ketimpangan ekonomi.
Distorsi Perhitungan PPH: Menghukum Produktivitas, Memanjakan Spekulasi
Ricky menyoroti ketidakadilan struktural dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Ia mengkritik keras praktik di mana basis pengenaan pajak sering kali tidak mencerminkan pendapatan rata-rata yang riil, melainkan terdistorsi oleh perhitungan berdasarkan “laba tertinggi” atau omzet bruto dalam skema tertentu (seperti PP 23/2018 yang diperketat atau aturan UMKM yang berubah-ubah).
“Ketika pajak dihitung bukan dari kemampuan bayar (ability to pay) yang wajar, melainkan dipaksa mengejar target laba maksimal tanpa mempertimbangkan biaya operasional riil dan inflasi biaya hidup, maka ini adalah bentuk pembunuhan terhadap kelas menengah produktif,” ujar Ricky.
Hal ini menciptakan efek domino: Pelaku usaha menaikkan harga barang/jasa untuk menutupi beban pajak yang membengkak, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Hasilnya? Inflasi buatan yang digerakkan oleh kebijakan fiskal itu sendiri.
PPN 12%: Pukulan Telak bagi Daya Beli Rakyat Kecil
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% (sesuai mandat UU HPP) dinilai Ricky sebagai langkah yang prematur dan tidak empatik.
“PPN adalah pajak regresif. Ia memukul sama rata, baik si kaya maupun si miskin. Ketika kebutuhan sehari-hari—mulai dari beras, minyak, hingga layanan dasar—terkena imbas kenaikan PPN atau pajak lainnya yang diakumulasi, maka uang yang seharusnya digunakan untuk konsumsi produktif habis hanya untuk membayar pajak atas konsumsi dasar,” tegasnya.
Akumulasi berbagai jenis pajak (PPh, PPN, PBB, PKB, dll.) telah menciptakan tax burden yang berat. Bagi rakyat kecil, setiap rupiah yang keluar dari dompet kini terasa lebih berat karena sebagian besarnya adalah komponen pajak terselubung.
Dugaan Kebocoran Anggaran: Uang Rakyat Hilang, Korupsi Merajalela
Yang paling menyakitkan bagi publik, menurut Ricky, adalah pertanyaan: Ke mana perginya uang pajak tersebut?
Jika pajak dinaikkan secara agresif namun infrastruktur rusak, layanan kesehatan buruk, dan pendidikan mahal, maka ada indikasi kuat kebocoran anggaran masif.
“Kami menduga kuat terjadi simbiosis parasitik antara kegagalan penagihan pajak yang tepat sasaran (banyak konglomerat lolos via tax holiday atau transfer pricing) dengan maraknya korupsi dan penggelapan pajak di internal institusi. Uang yang dikorbankan rakyat lewat inflasi harga akibat pajak, ternyata tidak kembali dalam bentuk pelayanan publik, melainkan menguap melalui proyek fiktif dan mark-up anggaran,” analisa Ricky.
Ketidaktepatan sasaran pemajakan—di mana orang kecil diperas sementara “paus” pajak berenang bebas—adalah bukti kegagalan integritas sistem perpajakan nasional.
Pelanggaran Spirit Pasal 23A UUD 1945
Ricky mengingatkan bahwa seluruh pungutan pajak harus tunduk pada Pasal 23A UUD 1945, yang berbunyi:
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”
Spirit dari pasal ini bukan sekadar “ada undang-undangnya”, tetapi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
“Jika pelaksanaan pajak menimbulkan ketidakadilan substansial, memicu inflasi yang merugikan rakyat, dan uangnya diselewengkan, maka esensi ‘keperluan negara’ dalam Pasal 23A telah dikhianati. Pajak bukan alat untuk memperkaya oknum atau menutupi lubang korupsi, melainkan amanah konstitusi untuk kesejahteraan umum,” tegas Ricky.
Pemerintah gagal memenuhi syarat “keperluan negara” jika uang pajak justru menghancurkan ekonomi rakyat melalui inflasi dan kebocoran.
Kesimpulan: Stop Eksploitasi, Mulai Reformasi Integritas
Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw menutup opininya dengan tuntutan tegas:
Evaluasi Total Beban Pajak: Tinjau ulang dampak PPN 12% dan distorsi perhitungan PPh terhadap inflasi.
Transparansi Anggaran: Publik berhak tahu detail aliran dana pajak. Buka data penerima manfaat pajak dan proyek yang dibiayainya.
Penegakan Hukum Tegas: Usut tuntas dugaan kebocoran anggaran dan kolusi antara wajib pajak besar dengan oknum pejabat pajak.
“Jangan jadikan rakyat sebagai ATM berjalan bagi negara yang korup. Kembalikan marwah Pasal 23A UUD 1945: Pajak untuk rakyat, oleh rakyat, dan dikelola dengan jujur untuk rakyat. Jika tidak, jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap sistem fiskal negara runtuh total,” pungkas Ricky.
Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, S.H, M.H.
Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia
[DPP-AWDI]
( Red )
