Jakarta, Inta62.com – Menurut Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia ( Ka Bakom ), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki waktu lagi untuk “bertempur” atau mengajukan permohonan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) terkait kontroversi ijazah.
Untuk membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran, yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung Gibran dan menyarankannya untuk bertarung di PTUN, Syahganda membuat penegasan itu.
Selain itu, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perdebatan tentang ijazah Presiden Gibran telah menjadi putusan akhir, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan.
Seolah-olah Presiden menyayangi Pak Gibran sama seperti ayahnya. Di Jakarta, Rabu, Syahganda menyatakan, “Nah, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia disuruh bertempur, dan Pak Yusril membantah bahwa Gibran tidak punya waktu atau alasan lagi untuk bertempur. Jadi, itu benar.”
Untuk menegaskan kebenaran pernyataan Menko Yusril tentang ijazah Wapres, Syahganda juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo di kediaman resminya. Pertemuan berlangsung selama dua jam di rumah presiden.
Itu juga berdasarkan perasaan saya saat Bapak Presiden memanggil saya di kediamannya selama dua jam. Syahganda menyatakan bahwa dia hanya memberi penegasan bahwa pernyataan Pak Yusril benar.
Syahganda memastikan bahwa pemerintah tetap stabil dan kabinet tetap fokus pada pekerjaannya meskipun ada perselisihan terkait ijazah Wapres.
Dia menyatakan bahwa masalah hukum akan diselesaikan melalui proses hukum yang diatur oleh konstitusi tanpa mengorbankan upaya pemerintah untuk menerapkan program prioritas nasional untuk kesejahteraan umum.
Dalam kesempatan lain, Menko Yusril menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi, telah menutup ruang untuk upaya hukum lanjutan terkait kasus yang sama.
“Putusan MA harus dipertimbangkan dengan cermat karena ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi.
Saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/11), Yusril menyatakan, “Tidak hanya bagi kontestan capres dan cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi.”
Baca Juga : Niat Gibran Mundur dan Reaksi Istana
( Red )