Bandung , Intra62.com . Amdal tidak ada , KDM hentikan Data Center Jatiluhur. Karena tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) di BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
KDM mengumumkan pada Senin (28/9) setelah melakukan inspeksi cepat ke lokasi pembangunan. Yaitu menghentikan proyek yang menghasilkan daya hingga 640 Megawatt (MW) di atas lahan seluas 8.000 meter persegi.
PBG dan AMDAL belum selesai. Proyek belum dimulai. Dalam pernyataan yang diberikan di Bandung, Jumat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pembangunan harus dihentikan terlebih dahulu.
Dedi menegaskan bahwa kekurangan dua dokumen penting tersebut dapat menyebabkan sengketa hukum dan dampak lingkungan yang signifikan. Terutama karena proyek yang dimulai pada 22 September 2026 telah menimbulkan keresahan publik terkait gangguan kebisingan dan ancaman krisis air bagi petani lokal.
Menurut Mas Adi Komar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat. Bahwa izin lingkungan belum keluar dan bangunan tersebut telah diklarifikasi secara langsung. Oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta di lokasi.
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, AMDAL dan PBG-nya masih dalam proses perizinan. Saat dikonfirmasi, Adi Komar menyatakan bahwa Kang Dedi Mulyadi melihat langsung ke lapangan . Dan menghentikan sementara pengerjaan proyeknya sampai dengan izinnya dikeluarkan.
Dalam hal konsumsi sumber daya, pusat data AI BDX diproyeksikan menyedot 33.000 meter kubik per hari (384 liter per detik) saat beroperasi pada kapasitas penuh. Pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air diperkirakan mencapai 6.000 meter kubik per hari.
Data Center
Pemprov Jabar telah meminta konsultan proyek untuk mempublikasikan hasil kajian teknis kepada publik sebagai tanggapan atas banyaknya air yang dikonsumsi. Selain itu, mereka ingin bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta untuk memastikan pasokan air untuk pertanian dan warga tidak terganggu.
Meskipun pemerintah Jawa Barat menjamin tidak akan menghentikan investasi besar dalam infrastruktur digital. Konsultan dan manajemen BDX Data Centers harus menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemkab Purwakarta sesuai dengan peraturan hukum sebelum konstruksi dapat dimulai lagi.
Baca juga : Rupiah Melemah Akibat Data NPI Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Pasar.
( Anisa-red )