Jakarta, Intra62.com – Eka Widodo, anggota Komisi II DPR RI, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang disoroti karena pergi umrah saat daerahnya menghadapi bencana.
Dia menyatakan bahwa tindakan tegas kepergian bupati tersebut tidak sesuai dengan kewajiban seorang pemimpin daerah karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri.
Di Jakarta, Senin, Eka menyatakan bahwa tidak boleh ada preseden di mana kepala daerah dapat bertindak sesuka hati tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan warganya.
Dia menegaskan bahwa seorang kepala daerah seharusnya tetap berada di tengah-tengah masyarakat dalam situasi darurat, bukan meninggalkan daerah ketika penduduknya membutuhkan arahan dan kehadiran pemerintah.
Bahwa keputusan untuk berangkat umrah tanpa izin, dan pada saat masyarakat sedang terkena musibah, jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik, Katanya.
Dia berpendapat bahwa tindakan tersebut bukan hanya melanggar peraturan pemerintah mengenai izin perjalanan pejabat daerah ke luar negeri, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dia berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk menempatkan pelayanan publik di atas segalanya, terutama saat terjadi bencana yang membutuhkan kepemimpinan langsung dan respons cepat.
Sebelum ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendagri Pusat akan menyelidiki Mirwan MS setelah kembali dari Arab Saudi. Dia menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki berbagai hal, termasuk sumber pembiayaan dan pihak lain yang terkait.
Baca Juga : Veronica Tan Mendorong SPPG Untuk Menjadi Dapur Darurat Aceh Tamiang.
(Red).