Jakarta, Intra62.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa kasus dugaan melanggar kode etik Adies Kadir, anggota DPR yang dinonaktifkan, tidak melanggar karena permasalahannya adalah tentang pernyataan yang salah tentang gaji dan tunjangan DPR saat wawancara dengan media.
Saat membacakan keputusan MKD di kompleks parlemen di Jakarta, Rabu, Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin mengingatkan Adies Kadir untuk lebih berhati-hati saat memberikan keterangan kepada media tentang masalah teknis.
Menurut Imron, Adies Kadir harus menyediakan data yang lengkap dan akurat sebelum memberikan pernyataan.
Saat membacakan keputusan MKD, Imron menyatakan, “Terkait (pernyataan) gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat, namun sudah diralat oleh teradu satu Adies Kadir, maka Mahkamah berpendapat bahwa teradu tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapa pun.”
Dia menyatakan bahwa Adies Kadir telah melakukan upaya klarifikasi tentang melanggar kode etik yang tepat.
Dengan keputusan itu, Adies Kadir tetap menjadi anggota DPR RI yang aktif dan menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar.
Imron menyatakan bahwa Adies Kadir harus dipulihkan nama baiknya dan kedudukannya di DPR RI.
Pada 19 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa anggota DPR akan menerima tunjangan tambahan berupa tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bersama dengan komponen tunjangan tambahan, termasuk tunjangan beras.
Namun, sehari setelahnya, 20 Agustus 2025, Adies memberikan klarifikasi mengatakan dia salah menyampaikan informasi tentang tunjangan bagi anggota DPR RI. Dia mengatakan bahwa tunjangan beras sebesar Rp200 ribu dan tunjangan BBM sebesar Rp3 juta per bulan tidak naik sejak 2010.
Baca Juga : Tiga Anggota Rantis Tabrak Ojol Menerima Sanksi Minta Maaf.
( Red ).