Jakarta, Intra62.com – RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan oleh DPR RI untuk meningkatkan pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui pengambilalihan aset yang dihasilkan dari tindak pidana.
Di Jakarta, Kamis, Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, menyatakan bahwa undang-undang tersebut membawa pergeseran paradigm penegakan hukum dengan fokus pada pemidanaan pelaku dan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Menurut Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Ada beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut, seperti:
- Perampasan aset tanpa putusan pidana (Pasal 6 dan 7): Negara dapat merampas aset terhadap pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya. Aset yang dapat dirampas harus memiliki nilai minimal Rp1 miliar saat diperoleh. Mekanisme ini tidak menghentikan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.
- Tindak pidana yang menjadi sasaran (Pasal 4) termasuk perampasan aset, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, dan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak buruk pada ekonomi masyarakat. Judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, dan kripto dibahas dalam penjelasan pasal.
- Jenis aset yang dapat dirampas oleh negara (Pasal 5): Aset yang dapat dirampas oleh negara termasuk hasil tindak pidana yang dialihkan atau diubah menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, dan aset sah yang dimiliki pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Objektif yang dulunya berfungsi sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap berfungsi bagi masyarakat.
- Pengajuan permohonan perampasan (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36): tanpa putusan pidana, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan. Permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk dalam daftar pencarian orang terhadap pelaku yang melarikan diri; JPN harus membuktikan bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana di persidangan.
- Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan (Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21): Penghentian transaksi dapat dilakukan selama paling lama lima hari dan dapat diperpanjang selama tujuh hari. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri selama dua hari, dengan durasi maksimal tujuh hari, dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Penyitaan dapat dilakukan selama paling lama lima belas hari sejak izin diterbitkan, dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari.
- Perampasan aset di luar negeri (Pasal 22): Sebuah negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset yang setara di Indonesia yang milik atau dikuasai pihak bersangkutan.
- Perlindungan pihak ketiga (Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37): Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan ganti kerugian. Namun, buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya tidak memiliki hak tersebut.
- Proses pemeriksaan dan upaya hukum (Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50): pemeriksaan perkara di pengadilan dibatasi paling lama enam puluh hari; upaya hukum terhadap keputusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan kasasi yang terakhir berlangsung selama enam puluh hari.
- Pengawasan dan pengelolaan aset (Pasal 52, 53, 58, 61, dan 65): Penyidik dan JPN dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana jika mereka melanggar peraturan. Pengawasan aset dilakukan oleh badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Aset yang mudah rusak atau kehilangan nilainya dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ditetapkan melalui penetapan hakim.
- Penerapan undang-undang (Pasal 72 dan 74): Perampasan aset hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah diberlakukan undang-undang. Setelah badan pengelola dan badan pengawas dibentuk dan undang-undang mulai berlaku dua belas bulan setelah diundangkan.
Membahas RUU tersebut melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, dan partisipasi 46 anggota Komisi III dalam sosialisasi di masing-masing daerah pemilihan.
Proses pembahasan dilakukan secara terbuka melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, dan rapat teknis untuk penyempurnaan naskah. Baik siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di situs web DPR memungkinkan publik melihat kegiatan tersebut.
Komisi III DPR RI mencatat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) selama pembahasan RUU tersebut.
Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dan draf dibuat pada September 2025. Pada 6 Oktober 2026, itu ditetapkan sebagai inisiatif DPR, dan dibahas oleh panitia kerja pada 5 November 2026.
Melalui pengembalian aset dan perlindungan hak pihak ketiga, undang-undang ini dimaksudkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
Diharapkan dengan pengesahan undang-undang ini, negara akan memiliki sistem hukum yang lebih baik untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang menjadi korban kejahatan.
Baca Juga : Pemindahan Badak Jawa Dari Ujung Kulon Ke alas Purwo, Begini Tanggapan Titiek Soeharto
( Red )
