Jakarta, Intra62.com – Beberapa jam setelah Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.
Saat ditemui di Istana Kepresidenan RI di Jakarta, Kamis, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa ia telah diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.
Saya diberi tahu untuk menghadiri pertemuan di Istana jam 1.30. Sebelum memasuki ruangan, Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan, “Saya dengar juga bahwa beberapa menteri akan hadir, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, atau DPR juga.”
Yusril tiba pada pukul 13.35 WIB dan mendiskusikan kemungkinan pertemuan konsultasi dengan Presiden Prabowo hari ini.
Ini lebih mirip dengan pertemuan konsultasi karena membahas cara menyelesaikan surat pengunduran diri wakil presiden. Ini terkait dengan tanggung jawab dan wewenang MPR, serta kewajiban Presiden untuk mengawasi kevakuman wakil presiden.
Yusril menyatakan bahwa koordinasi dapat dilakukan antarlembaga negara, seperti Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin melakukannya, tetapi tidak terlalu langsung, kecuali pemakzulan.
Selain itu, Yusril menyatakan bahwa dia juga telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada Presiden Prabowo dan MPR RI.
Dalam salinan surat yang ia baca, Yusril mengatakan bahwa Gibran memutuskan untuk berhenti dari jabatan atas keputusannya sendiri. Saat ditanya tentang alasan mundurnya, Yusril enggan menjelaskan lebih lanjut dan hanya mengatakan bahwa Gibran mundur karena alasan pribadi.
Yusril menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran sangat singkat, dengan hanya lima paragraf.
Menurut Yusril, pada dasarnya, wakil presiden mengirimkan surat kepada MPR yang menyatakan bahwa dia ingin berhenti sebagai wakil presiden atas kehendaknya sendiri, dan dalam paragraf selanjutnya, dia meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut pasal tersebut, jika tidak ada wakil presiden, MPR akan bersidang dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. Presiden juga dapat mengusulkan dua calon wakil presiden.
Baca Juga : WaPres Gibran berhenti Sampai Jokowi memberikan Dukungan Kepada Prabowo
( Red )