Jakarta, Intra62.com – Menurut MK, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kini harus diadili di peradilan umum daripada di peradilan militer.
Pengujian MK terhadap Pasal 9 angka 1 dalam UU Peradilan Militer, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 menghasilkan keputusan penting ini. Permohonan ini diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu, anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan oleh anggota aparat.
Menegakkan Kesetaraan Hukum dan Mengakhiri Impunitas
Mahkamah menilai penggunaan yurisdiksi peradilan umum bagi prajurit yang terjerat tindak pidana umum sangat penting untuk menjamin independensi, akuntabilitas, dan mencegah risiko menjadi tanpa tanggung jawab. Dianggap sebagai langkah penting untuk menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum di Indonesia.
Dengan keputusan baru ini, pelanggaran pidana umum murni, seperti penganiayaan dan pembunuhan warga sipil, akan diproses secara transparan layaknya masyarakat biasa di bawah naungan Mahkamah Agung. Selama ini, pemeriksaan antara pelaku sipil dan militer dalam kasus tindak pidana umum yang sama sering kali menyebabkan ketidakadilan dan dualisme hukum.
Karena UU Peradilan Militer tersebut bertentangan dengan UUD 1945, MK menetapkan statusnya sebagai inkonstitusional bersyarat. MK memberikan tenggat waktu maksimal dua tahun bagi DPR dan Pemerintah untuk segera merevisi regulasi tersebut.
UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara otomatis akan kehilangan kekuatan hukum mengikatnya jika pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan amendemen dalam waktu dua tahun.
Koalisi Masyarakat Sipil dan lembaga bantuan hukum menyambut baik keputusan ini dan mendesak legislatif untuk memperjelas batas yurisdiksi antara ranah pidana umum dan hukum pidana militer murni (seperti desersi).
( Red )