Jakarta, Intra62.com – Menurut Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menerapkan metode Makan Bergizi Gratis (MBG) prasmanan harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang bertanggung jawab di sekolah, termasuk kepala sekolah, wali murid, dan siswa.
Jadi, kami harus memastikan bahwa ini mungkin berkaitan dengan dapur, jika dapur MBG berada dalam domain (kewenangan) kami, tetapi juga melibatkan sekolah yang tidak berada dalam domain kami.
Di Jakarta, Jumat, Sudaryono menyatakan bahwa sekolah harus siap, yang berarti ada guru, kepala sekolah, dan wali murid.
Ia menegaskan bahwa MBG prasmanan tidak pernah memaksa guru atau sekolah untuk melakukan lebih banyak pekerjaan. Tujuan utama program adalah meningkatkan kualitas gizi anak di negara ini dan mengajarkan pentingnya makan sehat.
Sudaryono mengatakan, “Misalnya, dia nanti keberatan, kok disuruh apa misalnya “melayani anak saya”, tetapi sebetulnya ada fungsi edukasi di situ, tetapi, misalnya, sekolah tidak mau, ya sudah, kita akan layani dengan yang ada.”
Namun, menurutnya, berdasarkan pengalaman empiris tentang penggunaan MBG di prasmanan, banyak sekolah yang ingin mengadaptasi model tersebut karena siswa menjadi lebih senang dengan makanan yang disajikan, sehingga makanan habis lebih cepat.
Semua kelas menginginkan prasmanan. Oleh karena itu, kami saat ini membuka prasmanan—bukan karena pembebasan MBG—tetapi karena dia harus mendaftar, melakukan latihan, dan memastikan dia siap sebelum dia dapat membuka.
Sudaryono menyatakan bahwa standar harus sama karena jika tidak, pelaksanaan prasmanan akan berbeda.
Untuk menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat, Sudaryono menegaskan bahwa peralatan yang dimiliki SPPG juga harus memadai untuk menyajikan MBG prasmanan.
Menurutnya, peralatan yang dibeli harus memenuhi standar operasional prosedur. Jika Anda tidak memiliki prasmanan, itu akan menjadi masalah.
BGN menargetkan sebanyak 5.000 SPPG melaksanakan Program MBG secara prasmanan pada akhir 2026. Pada hari Jumat, 14 Oktober, BGN mengumumkan bahwa sudah ada percontohan di 66 SPPG di seluruh Indonesia untuk melaksanakan MBG prasmanan.
Baca Juga : Kasus KSO Pertamina EP dan Perseroda Bekasi: Sekretaris DPRD dan Kemendagri Diperiksa oleh Kejagung
( Red )